Ridwan Bae: Komisi V DPR Komitmen Selesaikan Revisi UU Jalan

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Tenggara
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Tenggara

Pembangunan infrastruktur kawasan Indonesia timur terus digenjot oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan mempermudah konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan negara. Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung pun masih terus menjadi prioritas.

Namun seringkali karena kurangnya anggaran daerah, pembangunan menjadi terhenti. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Tenggara, Senin (12/10/2020). Ia menyatakan berkomitmen dengan Anggota Dewan lainnya untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Bacaan Lainnya

“Artinya bahwa UU Jalan yang sedang kita rancang dalam Prolegnas ini memang benar-benar sifatnya mendesak. Revisi UU Jalan Nomor 38 Tahun 2017. Tolong doakan UU ini bisa cepat hingga pada akhirnya permasalahan prioritas pembangunan jalan di daerah bisa teratasi dengan baik,” pinta politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurut Ridwan, saat ini jalan provinsi dan kabupaten di kawasan timur Indonesia masih belum terjangkau sepenuhnya. “Kalau jalan nasional sudah kurang lebih 93 persen baiknya, tapi jalan provinsi kan masih di bawah 78 persen, kemudian jalan kabupaten di bawah 30 persen,” terangnya.

Politisi dapil Sultra ini menjelaskan bahwa selama ini pun kecenderungan yang terjadi adalah daerah kawasan timur infrastrukturnya harus dibangun terlebih dahulu oleh pemerintahnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kota besar Indonesia. Hal ini dianggapnya membuat kawasan timur menjadi selalu terbelakang dalam hal pembangunan.

“Pemerintah duluan harus membangun daerahnya, diharapkan setelah pemerintah membangun maka pengusaha akan masuk ke sini. Padahal sebenarnya kalau kita tahu daerah-daerah timur ini memiliki potensi alam yang sangat besar. Namun karena tidak terjamah menjadi sangat sulit tentunya. Jadi dorongan utama pusat yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur,” tukas Ridwan.

Editor: Mulyono Sri Hutomo

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *