Sandiaga Uno: Pasar Modal dan UMKM Bisa Selamatkan Indonesia dari Resesi

  • Whatsapp
Penandatanganan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Penandatanganan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Jakarta, beritayudha.com   Indonesia saat ini tengah dihantui oleh resesi ekonomi akibar virus Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi. Resesi ekonomi diprediksi menghantam Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19.

“Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita, apabila skema Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ke Pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya, delapan provinsi yang share PDB Nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga nol persen cepat realisasinya serta besar nilainya,” kata Sandiaga Uno usai penandatanganan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut pria yang akrab disapa Sandi itu, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Covid-19 tak bisa ditekan. Dia menegaskan, di kuartal II 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 5,32 persen.

“Jika kuartal tiga mau selamat, harus jadikan Pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil. Ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Covid-19 tak bisa ditekan,” imbuhnya.

“Untuk Dana PEN melalui jalur HIMBARA dan Bank Daerah sudah berjalan baik. Tapi nilainya kan kecil hanya 30 T. Belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli yang terus menurun. Pasar modal menjadi alternatif Pendanaan UMKM,” ujar Sandiaga Uno.

Anggota DPR Minta Pemerintah Percepat Program Pemulihan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR Komisi XI, Kamrussamad yang juga founder KAHMIPreneur mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi menghindari resesi.

Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta Korporasi pada Industri Padat Karya.

“Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan Keuangan Negara serta Industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid disiapkan sejak awal sesuai UU No.2 Tahun 2020,” kata Kamrussamad.

“Pemberian BLT 13, 8 juta Pekerja Non PNS dan Non BUMN dengan gaji dibawah 5 juta dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan selama BLT selama 4 bulan bisa meningkatkan daya beli pekerja. Namun belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi,” ujar Kamrussamad memungkasi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *